ETNIK MEDIA.ID, BOALEMO – Publik Boalemo kini menaruh perhatian besar pada langkah hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan Negeri Boalemo (Kejari) terkait dugaan perjalanan dinas (Perdis) fiktif DPRD Boalemo tahun 2020–2022.
Setelah melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen penting pada Senin, 14 Oktober 2025, kini masyarakat menanti, siapa sebenarnya otak dibalik dugaan praktik yang diduga merugikan daerah hingga miliaran rupiah itu?
Langkah Kejari Boalemo menyita berbagai dokumen dari Sekretariat DPRD dinilai sebagai tindakan berani dan patut diapresiasi. Namun, publik berharap proses hukum tidak berhenti pada tataran administratif semata. Masyarakat ingin penegakan hukum ini menyentuh aktor utama dibalik kebijakan perjalanan dinas fiktif.
Baca Juga: Pemda dan DPRD Boalemo Sepakat Mantapkan Arah Pembangunan, Bahas KUA-PPAS 2026 dan RTRW 2024–2044
Sejumlah pejabat penting di Sekretariat DPRD Boalemo memang telah diperiksa penyidik kejaksaan. Sayangnya, hingga kini belum ada satu pun anggota DPRD periode 2019–2024 yang turut dimintai keterangan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pengungkapan kasus tersebut hanya akan menyasar kalangan birokrasi, sementara para pengambil keputusan di parlemen justru lolos dari jerat hukum.
Padahal, publik Boalemo semakin cerdas membaca arah penegakan hukum. Mereka menilai, bukan hanya dokumen yang perlu disita, melainkan juga keberanian moral untuk menyingkap siapa yang memerintah, mengatur, dan menikmati hasil dari dugaan perdis fiktif tersebut.
Jika penggeledahan ini hanya berhenti di ruang sekretariat tanpa menyentuh lingkaran pimpinan DPRD periode 2019–2024, maka publik akan menilai langkah Kejari Boalemo sebatas formalitas belaka, tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Baca Juga: Bupati Rum Dorong Pembangunan Taman Budaya di Boalemo, Komitmen Lestarikan Kearifan Lokal
Kejaksaan Negeri Boalemo kini berada di persimpangan penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa penggeledahan ini bukan sekadar panggung pencitraan, melainkan pintu menuju keadilan yang sesungguhnya.
Masyarakat Boalemo tidak ingin hanya mendengar kabar tentang penyitaan dokumen, tetapi menanti keberanian aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara ini hingga ke akar-akarnya, dan menyeret siapa pun yang terbukti menikmati hasil pelanggaran keuangan daerah.
Harapan publik kini tertuju pada Kejari Boalemo, agar mampu menjawab penantian panjang masyarakat: siapa otak di balik dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo tahun 2020–2022.
