ETNIKMEDIA.ID, BOALEMO – Warga Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, mempertanyakan keberadaan mobil milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak lagi berada di area desa sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengaksesnya, terutama saat kebutuhan mendesak seperti pesta dan duka.
“Setiap kali ada keperluan pesta atau duka, kami kesulitan meminjam mobil itu karena tidak berada di desa. Padahal kalau kami pakai, tetap membayar Rp50 ribu per hari ke bendahara BUMDes,” beber seorang warga Desa Pentadu Barat yang enggan disebutkan namanya, Selasa 10 Februari 2026.
Kepada Etnik Media.Id, dirinya mengungkapkan bahwa mobil BUMDes tersebut saat ini terinformasi diparkir di luar desa dan lebih sering digunakan secara pribadi oleh Ketua BUMDes, Anton Adjami.
Menurutnya, kondisi tersebut cukup memprihatinkan, terlebih saat ini masyarakat tengah banyak menghadapi agenda sosial kemasyarakatan.
Dirinya berharap mobil desa dapat kembali berada di Pentadu Barat agar bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kepentingan bersama.
Tak hanya soal aset mobil, dirinya pun mempertanyakan pengelolaan dana BUMDes untuk ketahanan pangan tahun anggaran 2025 yang disebut-sebut telah dicairkan sekitar Rp20 juta untuk pengadaan sapi. Namun hingga kini, sapi tersebut belum direalisasikan.
Baca Juga: Melky Noho Terpilih Secara Aklamasi Pimpin PK Golkar Botumoito Lewat Muscam ke-V
“Informasi yang kami terima, dana itu sudah ditarik pada 31 Desember 2025 dan saat ini berada di tangan Ketua BUMDes. Sampai sekarang belum ada pembelian sapi sebagaimana rencana awal,” ungkapnya.
Dirinya menyebut, salah satu pengurus BUMDes telah melayangkan surat kepada Ketua BUMDes agar dana tersebut dikembalikan ke rekening bendahara. Namun, surat itu dikabarkan belum mendapat tindak lanjut.
Selain itu, dirinya pun meminta peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi warga di setiap dusun untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengurus BUMDes. Termasuk fungsi pengawasan internal yang diharapkan berjalan optimal agar aset dan dana desa dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Kami berharap pemerintah desa bersama BPD segera mengevaluasi seluruh aset desa dan dana BUMDes yang masuk ke rekening bendahara. Supaya semuanya jelas dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” tambahnya.
Dirinya juga menaruh harapan kepada Penjabat Kepala Desa, Tamin Saidi agar bersikap tegas dalam menyikapi persoalan tersebut, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi Etnik Media.Id masih berupaya melakukan konfirmasi serta menyediakan ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
