ETNIK MEDIA.ID, BOALEMO – Sudah setahun berlalu sejak Aris Munandar S. Rahim dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Daerah Pemilihan (Dapil) Botumoito pada 26 Agustus 2024.
Namun hingga memasuki Agustus 2025, publik belum juga melihat jejak konkret perjuangan politik dari wakil rakyat yang mereka pilih.
Sejumlah warga dan tokoh pemuda Kecamatan Botumoito mulai bersuara, mereka mempertanyakan transparansi, komunikasi, hingga bukti kinerja selama satu tahun duduk dikursi legislatif. Wajah Aris Munandar memang kerap terlihat di spanduk ucapan seremonial, namun nyaris tak pernah tampak dalam ruang-ruang diskusi publik di Kecamatan Botumoito sendiri.
Baca Juga: Penunjukan Plt Direktur RSCG Dinilai Akrobat Hukum, Sahril Sebut Kepala BKPSDM Beri Alasan Lemah
“Masyarakat tidak menuntut terlalu tinggi. Mereka hanya ingin tahu apa yang sebenarnya sudah dikerjakan selama satu tahun menjabat di DPRD. Jika untuk berdialog saja tidak pernah dilakukan, bagaimana mungkin dapat memahami kebutuhan dan harapan masyarakat Botumoito?,” ungkap Supandri Suko kepada Etnik Media.Id, Minggu 3 Agustus 2025.
Menurut Supandri, wakil rakyat bukan sekadar status formal, melainkan tanggung jawab moral. Ketika seseorang diamanahkan sebagai perwakilan daerah, maka ia wajib hadir, mendengar, dan memperjuangkan.
“Namun apa yang terlihat hari ini? Rakyat tidak tahu apa yang diperjuangkan. Tidak tahu apa yang sedang dibahas. Tidak tahu apa yang sedang dirancang. Semuanya berjalan diam-diam—tanpa keterlibatan publik,” beber Supandri.
Baca Juga: Puskesmas Bongo Nol Bakal Gelar Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di 20 Sekolah
Kecamatan Botumoito, kata Supandri, bukan sekadar wilayah pemilihan. Botumoito adalah tempat di mana suara rakyat berasal. Maka wajar jika masyarakat hari ini mulai resah, kecewa, dan mempertanyakan siapa yang sebenarnya diperjuangkan di ruang DPRD Kabupaten Boalemo.
“Jika tidak ada perubahan dalam waktu dekat, maka bersuara adalah pilihan. Aksi adalah konsekuensi. Sebab rakyat punya hak untuk mengingatkan wakilnya yang lupa arah. Botumoito tidak butuh wakil yang menghilang setelah menang. Botumoito butuh kerja nyata, komunikasi terbuka, dan bukti keberpihakan,” kata Supandri.
Tak bisa dipungkiri, ditengah berbagai persoalan kompleks masyarakat, semisal buruknya infrastruktur jalan desa, lambatnya distribusi pupuk bagi petani, hingga ketimpangan informasi program pemerintah, harus ada aksi legislasi dari Aris Munandar yang bisa dikaitkan dengan upaya advokasi atas nama warga Botumoito.
Bahkan bila perlu, representasi masyarakat di DPRD harus dominan sebagai pengusul aktif atau pengkritik kebijakan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Etnik Media.Id berupaya menghubungi Aris Munandar S. Rahim untuk meminta klarifikasi terkait berbagai pertanyaan publik tersebut.
