Example 728x250
BeritaDaerahDPRDDPRD BoalemoHukumPemda BoalemoPeristiwa

Harlah Kejaksaan Dinilai Kontradiktif, Kajari Boalemo Didesak Mundur: Lamban Tuntaskan Dugaan Perdis Fiktif DPRD

77
×

Harlah Kejaksaan Dinilai Kontradiktif, Kajari Boalemo Didesak Mundur: Lamban Tuntaskan Dugaan Perdis Fiktif DPRD

Sebarkan artikel ini

ETNIK MEDIA.ID, BOALEMO – Aktivis muda Gorontalo, Sahril Anwar Tialo, mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan ini muncul karena kinerja Kejari dinilai lamban dalam menangani dugaan perkara Perjalanan Dinas (Perdis) fiktif DPRD Boalemo, padahal kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan.

Hal tersebut disampaikan Sahril, Selasa 2 September 2025.

Dijelaskan Sahril, meski status perkara sudah jelas, publik hingga kini belum melihat adanya langkah konkret dari pihak Kejaksaan. Bahkan, lanjut Sahril, informasi yang beredar menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap pihak DPRD yang diduga terlibat.

Baca Juga: Diduga Potensi Kerugian Negara Mencapai Miliaran, Akankah 25 Anggota DPRD Boalemo Terseret Perdis Fiktif ?

“Ini ironi besar. Kasus sudah ditahap penyidikan, tapi tidak ada langkah serius, seakan-akan mandek. Jika Kepala Kejari Boalemo tidak mampu menuntaskan perkara ini, lebih baik mundur saja demi marwah institusi,” beber Sahril.

Kondisi ini menurutnya kontradiktif dengan semangat peringatan Hari Lahir (Harlah) Kejaksaan yang selalu digaungkan sebagai momentum memperkuat integritas dan komitmen pemberantasan korupsi.

“Setiap Harlah Kejaksaan, kita selalu dengar jargon tentang penegakan hukum yang bersih dan berwibawa. Tapi fakta di lapangan, penanganan kasus korupsi di Boalemo justru berlarut-larut. Ini jelas tidak sejalan dengan semangat harlah yang mereka rayakan,” tegas Sahril.

Baca Juga: Sahril: Lambannya Kejari Tuntaskan Perkara Perdis Fiktif Bisa Picu Gejolak di Boalemo

Sahril juga mengingatkan bahwa lambannya penanganan kasus korupsi berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ia mendesak agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo segera turun tangan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kejari Boalemo.

“Jangan sampai masyarakat berpikir Kejaksaan tebang pilih atau melindungi pihak tertentu. Harlah Kejaksaan seharusnya menjadi momentum untuk membuktikan komitmen nyata dalam memberantas korupsi, bukan sekadar seremonial,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *