ETNIK MEDIA.ID, GORONTALO – Suasana Kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG) memanas setelah beredarnya seruan aksi dari berbagai elemen organisasi mahasiswa, termasuk Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD), yang menuntut transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa (Pilbem) tahun 2025.
Aksi ini dijadwalkan berlangsung hari ini, Rabu, 11 Juni 2025, dengan mengusung tema besar: mengawal demokrasi kampus yang dinilai cacat dan sarat intervensi birokrasi.
Keresahan Mahasiswa
Seruan ini bukan sekadar ajakan turun ke jalan, melainkan manifestasi dari keresahan mahasiswa terhadap indikasi manipulasi dan ketidaknetralan birokrasi kampus dalam proses Pilbem. Dalam tuntutannya, massa aksi secara tegas meminta Komisi Pemilihan Langsung (KPL) untuk mengulang tahapan Pilbem jika terbukti ada kecurangan yang dilakukan oleh kelompok tertentu.
Baca Juga: Mengungkap Lemahnya Penanganan Masalah Ketenagakerjaan di Boalemo
Salah satu poin penting dalam tuntutan adalah desakan untuk membentuk tim evaluasi independen guna mengusut dugaan keterlibatan aktif Wakil Rektor III yang diduga memanipulasi arah politik mahasiswa.
“Kami tidak ingin demokrasi mahasiswa disandera oleh kepentingan segelintir elit birokrat kampus,” ungkap Koordinator Aksi, Yeheskiel Van Bahowu.
Tuntutan lainnya menyoroti pentingnya netralitas birokrasi kampus dalam seluruh proses demokrasi mahasiswa. Menurut Yeheskiel, intervensi birokrasi dalam Pilbem 2025 merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap etika jabatan dan otonomi mahasiswa. Pihaknya pun meminta Rektor untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden mahasiswa yang terbukti mendapatkan dukungan langsung dari birokrasi kampus.
Desakan Penonaktifan Sementara Dekan FEB
Isu menarik lainnya adalah desakan penonaktifan sementara Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG selama masa transisi rektorat. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan untuk menjaga integritas proses regenerasi kepemimpinan, mengingat fakultas tersebut disebut-sebut sebagai episentrum konflik kepentingan.
“Langkah ini bukan bentuk perlawanan terhadap institusi, tapi bagian dari menjaga martabat demokrasi kampus yang sejati,” ujar Yeheskiel.
Sanksi Tegas
Aksi ini juga membawa pesan kuat kepada Rektor UNG agar segera menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum birokrat yang terbukti melanggar etika dan melakukan intervensi dalam ranah politik kemahasiswaan. Mereka menuntut agar sanksi dilakukan secara terbuka dan transparan.
AMPD, kata Yeheskiel, menyerukan perlawanan terhadap segala bentuk manipulasi, demi memastikan proses Pilbem berjalan adil, jujur, dan demokratis. Dirinya menegaskan bahwa suara mahasiswa bukan alat politik birokrasi, melainkan pilar utama demokrasi kampus yang harus dijaga bersama.
Baca Juga: Dorong Tambang Rakyat Legal, Madjid: Penambang Harus Diberi Ruang dan Haknya Sebagai Warga Negara
“Aksi yang bakal digelar oleh AMPD ini menjadi pengingat bahwa di tengah hiruk pikuk dinamika kampus, mahasiswa tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga idealisme dan integritas sistem demokrasi pendidikan tinggi,” beber Yeheskiel.
