ETNIK MEDIA.ID, BOALEMO – Kabupaten Boalemo kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan “Terbaik I” dalam penanganan sengketa konsumen tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo untuk periode 2024–2025.
Predikat ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Boalemo, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dalam menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat.
Sepanjang tahun 2025, BPSK Boalemo berhasil menyelesaikan 108 kasus sengketa konsumen, melampaui rata-rata penanganan di kabupaten/kota lain yang hanya sekitar 50 kasus.
Total nilai ganti rugi yang berhasil diperjuangkan untuk masyarakat mencapai Rp 3 miliar, mencakup kasus-kasus seperti kredit macet, cicilan bank, dan sengketa dengan koperasi.
Baca Juga: Trisya Suherman: Hak Kekayaan Intelektual PADI Sudah Keluar, dan Komplit di 38 Provinsi
Ketua BPSK Boalemo, Mus Yasin, menyatakan apresiasi atas kolaborasi antara tim, instansi terkait, dan partisipasi aktif masyarakat.
“Prestasi ini adalah buah sinergi semua pihak. Kami harap ke depan, kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, terutama dalam memahami perjanjian dengan lembaga keuangan seperti leasing, bank, atau koperasi,” beber Mus Yasin, Rabu 23 April 2025.
Mus menambahkan, BPSK berkomitmen memastikan setiap perkara diselesaikan secara adil dan transparan dalam waktu 21 hari masa sidang.
“Prinsip kami adalah memberikan solusi cepat tanpa biaya, sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” tegas Mus Yasin.
Apa Itu Sengketa Konsumen?
Dijelaskan Mus Yasin, sengketa konsumen adalah perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha akibat kerugian atau pelanggaran hak konsumen atas barang/jasa.
Beberapa contoh kasus yang sering ditangani BPSK Boalemo meliputi:
- Penarikan sepihak kendaraan oleh leasing.
- Pelelangan agunan kredit tanpa pemberitahuan.
- Pemutusan aliran listrik (PLN) atau air (PDAM) secara sepihak.
- Informasi menyesatkan dari pelaku usaha tentang produk/jasa.
Peran Strategis BPSK
Sebagai lembaga alternatif di luar pengadilan, kata Mus, BPSK Boalemo menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Keberhasilan ini tidak hanya menekan jumlah konflik berlarut, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum.
“Prestasi ini membuktikan bahwa pembangunan di Boalemo tidak hanya fisik, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial. Dengan penghargaan ini, Boalemo semakin menegaskan posisinya sebagai kabupaten yang progresif dalam membela hak-hak konsumen, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain di Gorontalo,” pungkas Mus Yasin.
(Arten Masiaga)
