ETNIKMEDIA.ID, BOALEMO – Setelah gelombang aksi protes dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Desa Hutamonu, Pemerintah Daerah Boalemo akhirnya mengundang perwakilan massa aksi untuk menghadiri rapat bersama sejumlah pihak terkait.
Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat 7 Februari 2025 dengan menghadirkan Kepala Desa Hutamonu, BPD, Camat Botumoito, Inspektorat, Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya.
Rapat ini digelar sebagai respons atas tuntutan masyarakat terkait dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan alat tani yang bersumber dari dana ketahanan pangan tahun 2024.
Masa aksi sebelumnya telah menggelar demonstrasi di depan Kantor Desa Hutamonu dan Kantor Bupati Boalemo, mendesak adanya transparansi dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Menurut informasi yang dihimpun media ini, salah satu poin utama yang akan dibahas dalam rapat ini adalah kejelasan terkait pengadaan handtractor yang ternyata hanya berupa cultivator dengan harga yang diduga telah digelembungkan.
Selain itu, massa aksi juga menuntut evaluasi terhadap pengelolaan BUMDes, perbaikan jalan usaha tani, serta sederet persoalan lainnya.
Koordinator aksi, Sahril Tialo, menegaskan bahwa rapat ini harus menghasilkan keputusan yang jelas dan tidak sekadar menjadi formalitas belaka.
“Kami berharap pertemuan ini tidak hanya sekadar pertemuan seremonial, tapi harus ada keputusan konkret, terutama dari Inspektorat dan Bupati terkait langkah hukum jika memang ditemukan penyimpangan. Jika tidak ada keputusan yang jelas, kami siap melakukan aksi lanjutan,” tegas Sahril.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Etnik Media.Id akan meminta pernyataan resmi dari Pemda Boalemo dan beberapa pihak lainnya, terkait langkah yang akan diambil pasca digelarnya rapat.
Masyarakat Desa Hutamonu pun menunggu dengan penuh harapan agar tidak ada upaya menutupi atau melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan ini.
(Arten Masiaga)
