ETNIK MEDIA.ID, BOALEMO – Aktivis antikorupsi Sahril Anwar Tialo kembali angkat suara terkait dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo Tahun Anggaran 2020–2022. Ia menilai proses penyidikan yang tengah berlangsung berjalan sangat lambat dan minim transparansi, sehingga menimbulkan kecurigaan publik terhadap keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.
Menurut Sahril, dugaan perjalanan dinas fiktif bukan sekadar persoalan administrasi yang bisa dianggap enteng. Ia menegaskan bahwa penyimpangan tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan daerah karena melibatkan pencairan anggaran untuk kegiatan yang tidak pernah dilakukan.
“Perjalanan dinas fiktif itu bukan kesalahan kecil. Ini kejahatan anggaran. Ada dokumen, ada tanda tangan, ada pencairan, tapi tidak ada kegiatan. Itu namanya korupsi. Rakyat berhak tahu dan berhak mendapatkan keadilan,” tegasnya.
Sahril mengungkapkan bahwa meski kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, hingga kini belum terlihat progres signifikan. Dirinya mempertanyakan mengapa belum ada pemeriksaan serius terhadap para pihak yang diduga terlibat, termasuk pihak-pihak yang membubuhkan tanda tangan dan menyetujui dokumen perjalanan dinas tersebut.
“Ini sudah penyidikan, tapi tidak ada progres berarti. Tidak ada transparansi. Masyarakat Boalemo jangan dibodohi. Kita harus mendesak Kejaksaan untuk membuka kasus ini seterang mungkin,” ujarnya.
Kekecewaan tersebut mendorong Sahril untuk menginisiasi aksi besar dalam waktu dekat di depan Kantor Kejaksaan Negeri Boalemo. Aksi ini bertujuan memberikan tekanan moral agar penegak hukum menuntaskan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif yang diduga menimbulkan kerugian negara.
Baca Juga: Rum Pagau Tegaskan Rotasi Pejabat sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi ASN di Boalemo
“Kami akan turun ramai-ramai. Ini uang rakyat, tidak boleh hilang begitu saja. Aksi besar ini adalah bentuk perlawanan terhadap praktik korupsi yang mencoba ditutup-tutupi,” kata Sahril.
Dalam pernyataannya, ia juga mengajak seluruh masyarakat Boalemo untuk terlibat aktif dalam mengawal proses penegakan hukum. Menurutnya, dukungan publik adalah kunci agar kasus seperti ini tidak mudah dipetieskan.
“Saya meminta dukungan masyarakat Boalemo. Ini bukan hanya perjuangan saya, tapi perjuangan kita semua. Tanpa dukungan rakyat, kasus seperti ini akan mudah dipetieskan,” pungkasnya.
