ETNIK MEDIA.ID, BOALEMO – Dugaan perjalanan dinas (Perdis) fiktif DPRD Boalemo periode 2020-2022 kian menyeruak dan mengundang gelombang kekecewaan publik. Bukan hanya sekadar isu, kasus yang diduga merugikan keuangan negara miliaran rupiah ini dianggap sebagai skandal besar yang menyentuh jantung lembaga legislatif daerah.
Hal tersebut disampaikan Aktivis Muda Boalemo, Sahril Anwar Tialo, Kamis 11 September 2025.
Dijelaskan Sahril, publik menilai wajar jika sorotan diarahkan pada unsur pimpinan DPRD. Sebab, diatas kertas, semua agenda perjalanan dinas tidak mungkin lepas dari tanda tangan dan pengawasan mereka. Dua di antaranya kini bahkan menduduki posisi strategis, Ketua DPRD aktif dan Wakil Bupati Boalemo periode 2024–2029.
Baca Juga: Miliaran Rupiah Diduga Raib, AMMPB Serukan Kejari Usut Tuntas Pimpinan DPRD Boalemo
“Kalau pimpinan DPRD tidak diperiksa, lalu siapa yang harus dimintai tanggung jawab? Tidak mungkin semua dibebankan pada staf sekretariat. Justru desakan publik ini adalah alarm bahaya agar aparat hukum tidak bermain-main dengan kasus ini,” tegas Sahril.
Sahril menyebut, anggapan bahwa desakan publik lebay adalah bentuk pengalihan isu.
“Justru tanpa desakan publik, kasus-kasus seperti ini sering macet ditengah jalan. Kita belajar dari banyak kasus korupsi di daerah lain yang hilang begitu saja karena masyarakat diam,” tambahnya.
Dirinya pun mempertanyakan transparansi DPRD Boalemo selama ini. Menurutnya, laporan perjalanan dinas harusnya mudah diakses, namun faktanya tertutup rapat.
Baca Juga: Kejari Boalemo Bongkar Dugaan Korupsi Perdis, Jejaknya Tembus Hingga Lingkaran Ketua DPRD
“Kalau memang merasa tidak bersalah, buka saja data perjalanan dinas 2020–2022 itu ke publik. Jangan sembunyi di balik asas praduga tak bersalah tapi menolak transparansi,” beber Sahril.
Masyarakat, lanjut Sahril, kini menunggu langkah konkret Kejaksaan Negeri Boalemo. Jika aparat hukum hanya berputar di level staf tanpa menyentuh pimpinan, kecurigaan publik bahwa ada skenario “penyelamatan” akan semakin kuat.
“Ini bukan soal lebay. Ini soal keadilan, soal uang rakyat. Kalau pimpinan DPRD memang bersih, buktikan dengan menghadapi proses hukum, bukan dengan berlindung di balik opini,” pungkasnya.
