ETNIKMEDIA.ID, BOALEMO – Pemerintah Kabupaten Boalemo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi melalui penguatan sinergi dan pembinaan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo.
Komitmen tersebut disampaikan dalam agenda audiensi penyampaian hasil pengawasan tahun 2025 serta rencana pembinaan tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Jumat 13 Februari 2026.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Mohammad Riyanto menyampaikan bahwa implementasi SPIP Terintegrasi di Kabupaten Boalemo masih memerlukan penguatan, mengingat dalam dua tahun terakhir penilaian SPIP belum dapat dilakukan secara optimal.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum lengkapnya dokumen pelaksanaan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berimbas pada belum tercapainya nilai maturitas SPIP Level 3 atau kategori terdefinisi.
“Kami menduga pimpinan OPD masih banyak yang belum memahami SPIP Terintegrasi. Mungkin hanya asesornya yang menguasai. Akibatnya, penyelenggaraan SPIP di daerah belum mencapai nilai maturitas Level 3,” ujar Mohammad Riyanto.
Sepanjang tahun 2025, BPKP Gorontalo juga telah melakukan pengawasan melalui 408 kegiatan assurance atau penjaminan serta 84 kegiatan consulting atau konsultasi kepada berbagai instansi pemerintah daerah.
Riyanto berharap Inspektorat Kabupaten Boalemo dapat menjadi pilar utama dalam mendorong penguatan program strategis daerah melalui pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Boalemo Rum Pagau menyambut terbuka berbagai masukan yang disampaikan oleh BPKP.
Ia mengakui bahwa dalam dua tahun terakhir penilaian SPIP belum dapat disajikan secara optimal, yang salah satunya dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pemerintahan sebelumnya serta adanya proses transisi pimpinan di sejumlah OPD.
“Saya sadari betul dalam dua tahun ini kami belum mampu menyajikan nilai penerapan SPIP karena faktor transisi pimpinan OPD. Saya setuju dengan strategi sinergi dan kolaborasi. Jangan sampai ada ego sektoral yang menghambat pencapaian visi-misi daerah,” ujar Rum Pagau.
Ia juga menginstruksikan Inspektorat Kabupaten Boalemo untuk menjadi garda terdepan dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di daerah.
Bupati Rum Pagau juga meminta seluruh OPD untuk bekerja lebih optimal dan bersinergi dalam mendukung program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boalemo.
Dalam diskusi tersebut, Plt. Sekretaris Daerah Boalemo turut menyoroti minimnya transfer dana dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah perlu mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pihaknya juga meminta dukungan dan rekomendasi dari BPKP terkait strategi penguatan pemungutan pajak daerah, termasuk optimalisasi potensi Pajak Kendaraan Bermotor melalui sistem Samsat.
Menanggapi hal itu, perwakilan BPKP Gorontalo menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sebuah dashboard untuk memetakan potensi PAD yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah, baik melalui penguatan tata kelola maupun digitalisasi sistem.
“Kami siap mendampingi, bukan hanya pada aspek audit, tetapi juga dalam penetapan pola pencapaian target dan strategi pengelolaannya,” ujar pihak BPKP.
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Boalemo Toska Moeda yang menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus meningkatkan nilai maturitas SPIP di daerah.
Selain itu, Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo turut melaporkan perkembangan positif penanganan stunting di daerah tersebut yang telah mencapai standar nasional dengan pendampingan dari BPKP.
Di sela-sela agenda yang berlangsung, suasana diskusi sempat mencair ketika Kepala Perwakilan BPKP Gorontalo memberikan kejutan kepada Bupati Rum Pagau. Momen tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Bupati Rum Pagau yang ke-65.
