ETNIK MEDIA.ID, BOALEMO – Dugaan korupsi kembali mencuat di Kabupaten Boalemo. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada DPRD Kabupaten Boalemo, menyusul isu hangat terkait dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas (Perdis) yang terjadi selama tahun 2020-2022.
Kasus ini bukan isapan jempol. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo telah mulai bergerak, mengumpulkan sejumlah dokumen penting, dan memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan. Langkah-langkah itu mengindikasikan bahwa lembaga penegak hukum tersebut tengah membuka lembaran awal penyelidikan atas aliran dana yang diduga bermasalah.
Baca Juga: Puskesmas Bongo Nol Komitmen Tingkatkan Kualitas Hidup Penderita Penyakit Kronis
Kendati prosesnya masih dalam tahap awal, penyelidikan ini telah menarik perhatian publik. Sebagian masyarakat menilai bahwa keberanian Kejari Boalemo akan diuji dalam kasus ini, sebab yang disasar adalah institusi legislatif bukan sembarang tempat, melainkan pusat kekuasaan politik daerah yang selama ini dinilai tak tersentuh.
Kepada Etnik Media.Id, Aktivis muda Boalemo, Nanang Syawal, menyampaikan apresiasinya atas langkah awal Kejari, namun sekaligus menantang institusi itu untuk tidak berhenti di tengah jalan.
Dirinya terus mendorong transparansi dan keberanian lembaga hukum yang dinahkodai oleh Nurul Anwar, SH., M.Hum., itu.
Baca Juga: Pergantian Kajari Boalemo, Nasa: Penegak Hukum Jangan Hanya Jadi Simbol Tanpa Aksi
“Kami sangat menanti keberanian Kejaksaan Boalemo mengungkap kasus-kasus korupsi, terlebih yang terjadi di lingkungan kekuasaan. Jangan sampai penyelidikan ini hanya menjadi panggung pencitraan semata, lalu berakhir tanpa kepastian hukum,” ungkap Nanang.
Disampaikan Nanang, rakyat Boalemo sudah terlalu sering disuguhi drama penegakan hukum yang berakhir antiklimaks.
Kalau benar ada penyimpangan dalam Perdis DPRD, lanjut dia, maka itu harus dibongkar. Jangan ada yang ditutup-tutupi.
“Jika Kejari Boalemo serius, inilah saatnya menunjukkan bahwa hukum masih punya taring,” beber Nanang.
Nanang pun meminta agar Kejaksaan bersikap independen, tidak tunduk pada tekanan politik atau kekuasaan.
Menurutnya, penyelidikan kasus ini harus dilakukan secara profesional, objektif, dan terbuka kepada publik.
“Setiap rupiah yang dikorupsi itu uang rakyat. Maka rakyat berhak tahu siapa yang bermain, siapa yang menikmati, dan siapa yang selama ini membungkam kebenaran. Kami akan terus mengawal proses ini,” kata Nanang.
Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Boalemo bukan persoalan sepele. Di banyak daerah, praktik ini sering menjadi pintu masuk bagi pemborosan anggaran dan kolusi yang melibatkan oknum legislator. Jika dibiarkan, dampaknya sangat besar, bisa merugikan pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.
