ETNIK MEDIA.ID, BOALEMO – Pemerintah Kabupaten Boalemo merespons kritik publik terkait pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati.
Menurut Juru Bicara Bupati Boalemo, Paris Djafar, S.H., pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif. Namun ia mengajak publik untuk memahami secara menyeluruh latar belakang kebijakan tersebut.
“Kami menghormati hak warga untuk mengkritik. Tapi mari berdiskusi dengan semangat membangun. Ini bukan soal memanjakan birokrasi baik bupati dan wakil bupati, tapi memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan tanpa hambatan,” kata Paris kepada Etnik Media.Id, Jumat 25 Juli 2025.
Baca Juga: Langkah Proaktif Puskesmas Bongo Nol, Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis Bagi Warga
Paris juga menekankan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Tak hanya itu, menjawab pertanyaan terkait urgensi pengadaan kendaraan mobil dinas di tengah seruan efisiensi anggaran, Paris berdalih bahwa kebijakan pengadaan kendaraan dinas telah melalui proses perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan.
“Pengadaan ini bukan keputusan sepihak atau mendadak. Prosesnya sudah melalui kajian teknis, pembahasan dengan DPRD, dan masuk dalam rencana anggaran daerah yang sah. Mobil dinas lama telah mengalami sedikit gangguan operasional yang menghambat mobilitas kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik,” ujar Paris.
Baca Juga: Publik Desak Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Boalemo
Dijelaskan Paris, secara geografis, Kabupaten Boalemo masih memiliki wilayah-wilayah pedalaman dan terpencil dengan akses jalan yang cukup sulit, berbatu, hingga berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kepala daerah membutuhkan kendaraan yang memadai, tangguh di semua medan, dan dapat menunjang aktivitas pelayanan publik secara maksimal.
“Ini bukan soal kenyamanan, tapi tentang efektivitas kerja. Mobil dinas harus bisa menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah pelosok yang sulit diakses. Pemerintahan yang dekat dengan rakyat butuh alat kerja yang memadai untuk bisa hadir langsung di lapangan,” tambahnya.
Dirinya pun menegaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut tidak mengganggu alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Prinsip efisiensi tetap kami pegang. Namun efisiensi juga harus dibarengi dengan efektivitas kerja,” ujarnya.
