ETNIKMEDIA.ID, BOALEMO – Memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2026, UPTD Puskesmas Bongo Nol memperkuat pelayanan Keluarga Berencana (KB) melalui pelayanan kontrasepsi serentak yang diawali dengan skrining kesehatan bagi setiap calon akseptor.
Penguatan skrining tersebut menjadi bagian penting dalam pelayanan KB di UPTD Puskesmas Bongo Nol, karena sebelum mendapatkan pelayanan dan pemasangan alat kontrasepsi, calon akseptor terlebih dahulu menjalani pemeriksaan untuk memastikan kondisi kesehatannya serta kesesuaian metode kontrasepsi yang akan digunakan.
Kepala UPTD Puskesmas Bongo Nol, Bdn. Sri Utami Sumarji, S.S.T., mengatakan bahwa skrining kesehatan merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan KB. Salah satu pemeriksaan yang kini diperkuat adalah pemeriksaan HPV DNA yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan IVA.
“Kalau sebelumnya pemeriksaan yang dilakukan hanya IVA, saat ini pemeriksaan IVA dilaksanakan bersamaan dengan pengambilan sampel HPV DNA. Sampel tersebut kemudian dikirim ke tingkat provinsi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Kapus Sri, Rabu 16 September 2026.
Dijelaskan Kapus Sri, pemeriksaan HPV DNA dilakukan untuk mendeteksi keberadaan Human Papillomavirus (HPV) berisiko yang berkaitan dengan kanker serviks. Sementara pemeriksaan IVA atau Inspeksi Visual dengan Asam Asetat menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap kelainan pada leher rahim.
Baca Juga: Perkuat Imunitas Anak Sejak Dini, UPTD Puskesmas Bongo Nol Laksanakan BIAS di SDN 16 Paguyaman
“Setelah proses pemeriksaan di tingkat provinsi selesai, hasil pemeriksaan HPV DNA akan dikirim kembali ke UPTD Puskesmas Bongo Nol. Hasil tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi tenaga kesehatan dalam menentukan tindak lanjut pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” beber Kapus Sri.
Menurutnya, penguatan pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat. Pelayanan KB tidak hanya diarahkan pada penggunaan alat kontrasepsi, tetapi juga memperhatikan kondisi kesehatan reproduksi calon akseptor.
Dalam pelaksanaan pelayanan KB, lanjut Kapus Sri, calon akseptor juga harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Persyaratan tersebut antara lain berkaitan dengan waktu pemasangan kontrasepsi setelah menstruasi dan riwayat hubungan suami istri.
Tahapan tersebut merupakan bagian dari skrining untuk membantu memastikan calon akseptor tidak sedang hamil sebelum mendapatkan metode kontrasepsi.
Baca Juga: Kolaborasi Warga dan Pelaku Usaha, Percepat Pemulihan Lingkungan Bekas Pengerukan di Sambati
Untuk pelayanan KB jangka panjang atau Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), UPTD Puskesmas Bongo Nol menetapkan target sebanyak 25 akseptor.
Hingga kegiatan berlangsung, sekitar 10 akseptor telah mendapatkan pelayanan MKJP, sementara calon akseptor lainnya masih menjalani tahapan pendaftaran dan proses pelayanan.
Sementara itu, pelayanan kontrasepsi suntik dan kondom tidak dibatasi pada target 25 akseptor. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan, persyaratan, serta hasil skrining masing-masing calon akseptor.
Ditambahkan Kapus Sri, keberhasilan pelayanan KB membutuhkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Karena itu, pihaknya juga memberikan penjelasan kepada calon akseptor mengenai tahapan pemeriksaan serta metode kontrasepsi yang tersedia.
“Melalui momentum Hari Kontrasepsi Sedunia 2026, kami dari UPTD Puskesmas Bongo Nol berupaya memperkuat pelayanan kesehatan reproduksi dengan mengedepankan skrining, ketepatan pelayanan, serta tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan,” jelas Kapus Sri.
“Pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya UPTD Puskesmas Bongo Nol dalam memberikan pelayanan KB yang terintegrasi dengan kesehatan reproduksi, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan akses terhadap kontrasepsi, tetapi juga memperoleh pemeriksaan dan pendampingan sesuai kebutuhan kesehatan masing-masing,” pungkasnya.
