ETNIKMEDIA.ID, BOALEMO – Proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sejumlah desa di Kabupaten Boalemo kini menuai sorotan tajam.
Mekanisme musyawarah yang semestinya menjadi alternatif terakhir, justru didorong sebagai pilihan utama sejak awal, memunculkan dugaan adanya pengaburan prinsip demokrasi di tingkat desa.
Ditengah keinginan masyarakat untuk terlibat langsung dalam menentukan wakilnya, skema pemilihan justru diarahkan pada musyawarah terbatas.
Padahal, merujuk pada Permendagri Nomor 110, mekanisme tersebut hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu, seperti tidak terpenuhinya jumlah calon. Namun fakta di lapangan menunjukkan indikasi berbeda, musyawarah dijadikan jalan pintas, bukan opsi terakhir.
Persoalan keterbatasan anggaran kembali menjadi alasan utama. Ironisnya, sejumlah desa bahkan disebut tidak mengalokasikan anggaran sama sekali untuk pelaksanaan pemilihan BPD. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen pemerintah desa dalam menjamin hak partisipasi masyarakat.
Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, alasan efisiensi anggaran kerap dijadikan pembenaran untuk menghindari pemilihan langsung.
“Ini bukan semata soal anggaran, tapi soal kemauan membuka ruang partisipasi publik,” ungkap sumber kepada Etnik Media.Id, Jumat 22 Mei 2026.
Lebih jauh, komposisi panitia pelaksana di beberapa desa juga menjadi sorotan. Panitia disebut hanya diisi oleh perangkat desa tanpa melibatkan unsur masyarakat. Situasi ini dinilai berpotensi menutup ruang kontrol publik serta melemahkan transparansi dalam proses pemilihan.
Kejanggalan lainnya muncul menjelang rapat tindak lanjut yang dijadwalkan pada Senin 25 Mei 2026.
Sumber yang sama mengungkapkan, rapat tersebut justru berpotensi tidak melibatkan panitia desa yang telah dibentuk. Bahkan, kepala desa pun belum tentu dihadirkan, sementara peserta yang direncanakan hadir hanya berasal dari unsur kecamatan.
Jika kondisi ini benar terjadi, maka proses pemilihan BPD di Boalemo tidak hanya berisiko kehilangan legitimasi, tetapi juga memperkuat dugaan bahwa demokrasi desa tengah berjalan tanpa keterlibatan penuh masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak EtnikMedia.id masih akan melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo serta dinas terkait guna memperoleh klarifikasi resmi atas polemik tersebut.
