ETNIKMEDIA.ID, BOALEMO – UPTD Puskesmas Bongo Nol melaksanakan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana (KB), sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi, memperluas kepesertaan KB, serta mendukung perencanaan keluarga yang sehat dan berkualitas.
Kegiatan ini diarahkan untuk mendorong peningkatan jumlah peserta KB aktif maupun akseptor baru, sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penggunaan kontrasepsi sesuai kebutuhan, kondisi kesehatan, dan rencana kehamilan masing-masing keluarga.
Pelayanan KB memiliki peran strategis dalam kesehatan masyarakat. Selain membantu pasangan merencanakan jarak dan jumlah kelahiran, penggunaan kontrasepsi yang tepat juga dapat mengurangi risiko kehamilan yang tidak direncanakan serta mendukung upaya menjaga kesehatan ibu dan anak.
Kepada Etnik Media.Id, Kepala UPTD Puskesmas Bongo Nol, Bdn. Sri Utami Sumarji, S.ST., menyampaikan bahwa pelayanan KB diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah akseptor, tetapi juga pada kualitas konseling, ketepatan pemilihan metode kontrasepsi, dan keberlanjutan pelayanan bagi peserta.
Menurutnya, salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam program KB adalah peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), seperti alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dan implan. Metode ini dapat menjadi pilihan bagi pasangan yang menginginkan perlindungan kontrasepsi jangka panjang, dengan tetap mempertimbangkan kondisi medis, preferensi, serta hasil konsultasi dengan tenaga kesehatan.
“Selain pelayanan kontrasepsi, edukasi dan konseling kesehatan reproduksi menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar sebelum menentukan pilihan. Setiap calon akseptor perlu mendapatkan penjelasan mengenai efektivitas, manfaat, kemungkinan efek samping, serta prosedur penggunaan dan pelepasan alat kontrasepsi sesuai metode yang dipilih,” beber Kapus Sri, Rabu 13 Mei 2026.
Dengan pendekatan tersebut, lanjut Kapus Sri, keputusan ber-KB diharapkan lahir dari pemahaman dan pilihan sukarela peserta, bukan semata-mata untuk memenuhi target jumlah akseptor. Prinsip ini penting agar pelayanan kesehatan reproduksi tetap mengedepankan hak pasien, keselamatan, kenyamanan, dan kebutuhan setiap keluarga.
“Keberhasilan kegiatan pelayanan KB juga tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang hadir atau banyaknya kontrasepsi yang diberikan. Peningkatan kepesertaan KB aktif, keterjangkauan layanan, kepuasan peserta, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta tindak lanjut apabila muncul efek samping merupakan bagian penting dalam menilai kualitas pelayanan,” ungkap Kapus Sri.
Melalui kegiatan ini, Kapus Sri berharap dapat terus memperkuat pelayanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses, informatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dukungan tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta partisipasi pasangan usia subur menjadi unsur penting dalam memperluas pemahaman dan penerimaan terhadap program KB.
